Repotnya Memilih Bupati untuk Kabupaten Bengkulu Selatan

Kamis, 19 Februari 2009 | 01:26 WIB

Praktik demokrasi di tingkat lokal membutuhkan biaya besar dan menimbulkan keruwetan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Warga harus memberikan suara untuk ketiga kalinya hanya untuk memilih seorang bupati dan wakilnya setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pilkada Bengkulu Selatan batal demi hukum.

Pembatalan Pilkada Bengkulu Selatan merupakan kasus yang pertama terjadi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Bengkulu Selatan karena salah seorang calon bupati, Dirwan Mahmud, pernah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dirwan yang saat itu memakai nama Roy Irawan mendekam di LP Cipinang tahun 1985 sampai 1993.

MK berpendapat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf f tentang Pemerintahan Daerah, calon kepala daerah dan wakilnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.

Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Bengkulu Selatan melakukan pemungutan suara ulang paling lambat satu tahun setelah putusan diucapkan atau sebelum 8 Januari 2010. Pemungutan suara ulang diikuti delapan pasangan calon, kecuali pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan.

Persoalan lama

Sebelum perkara itu diputuskan MK, persoalan dalam Pilkada Bengkulu Selatan sudah muncul. Pilkada putaran pertama tanggal 15 Oktober 2008 yang diikuti sembilan pasangan calon berjalan aman. Enam pasangan calon diusung parpol, sedangkan tiga pasangan merupakan calon independen. Pilkada berlangsung dalam dua putaran karena tidak ada pasangan calon yang meraih suara 30 persen plus satu.

Menjelang pilkada putaran kedua tanggal 6 Desember 2008, tim sukses pasangan Ramlan Saim-Rico Chan melapor kepada Panwas Bengkulu Selatan. Isi laporannya, mengungkapkan masa lalu Dirwan Mahmud, dilengkapi sebuah foto saat Dirwan mendekam di LP Cipinang. Namun, Panwas menganggap laporan tersebut tidak cukup bukti karena hanya berupa foto dan tidak dilengkapi salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan keputusan Panwas, KPU Bengkulu Selatan melanjutkan tahapan pilkada putaran kedua.

Pilkada putaran kedua hanya diikuti dua pasangan yang meraih suara terbanyak, yaitu Dirwan Mahmud-Hartawan dan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah. Pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan yang diusung PDI Perjuangan dinyatakan menang dengan meraih 39.069 suara. Adapun pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah yang diusung Partai Golkar, PKS, PBB, dan PNI Marhaenisme meraih 36.566 suara.

Pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah kemudian mengajukan keberatan kepada MK terhadap hasil Pilkada Bengkulu Selatan dengan KPU Bengkulu Selatan selaku termohon.

Dalam persidangan di MK, pihak pemohon, yaitu pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah, menghadirkan saksi-saksi, seperti sejumlah mantan napi dan para petugas LP Cipinang yang mengenali Dirwan Mahmud. Majelis hakim yakin bahwa Dirwan Mahmud adalah Roy Irawan meskipun tidak ada bukti berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Surat keterangan polisi

Ketua KPU Bengkulu Selatan Juli Hartono yang ditemui di Manna, Bengkulu Selatan, Minggu (25/1), menjelaskan, semua pasangan calon sudah menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres Bengkulu Selatan dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Manna, Bengkulu Selatan, kepada KPU Bengkulu Selatan sebagai persyaratan untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati.

Mereka juga menyerahkan surat pernyataan bermeterai bahwa mereka belum pernah dihukum dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.

”Secara administrasi, KPU Bengkulu Selatan harus menerima seluruh calon, lagi pula selama 14 hari masa penyampaian tanggapan tidak ada keberatan dari masyarakat. Jadi, tidak ada alasan KPU Bengkulu Selatan mencoret keikutsertaan salah satu calon,” kata Juli Hartono.

KPU Bengkulu Selatan merencanakan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada bulan Oktober sampai Desember. Sebab, KPU Bengkulu Selatan harus mendahulukan pemilu legislatif bulan April dan pemilu presiden bulan Juli, termasuk antisipasi jika pemilu presiden berlangsung dua putaran.

Mahalnya biaya pilkada

Biaya Pilkada Bengkulu Selatan tidak murah, apalagi jika dibandingkan pendapatan asli daerah tersebut. Belum lagi biaya sosial sebagai dampak pembatalan hasil pilkada tersebut.

Biaya untuk menyelenggarakan Pilkada Bengkulu Selatan sekitar Rp 7 miliar saat putaran pertama dan sekitar Rp 3 miliar untuk putaran kedua dengan jumlah mata pilih mencapai 113.000 orang. Semua biaya itu menjadi sia-sia karena Pilkada Bengkulu Selatan dibatalkan MK. Juli Hartono memperkirakan biaya pemungutan suara ulang sekitar Rp 2 miliar-Rp 3 miliar karena sejumlah tahapan seperti kampanye ditiadakan.

Dalam buku Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka 2008 disebutkan, pada tahun 2006 pendapatan asli daerah (PAD) Bengkulu Selatan hanya Rp 8,9 miliar. Jumlah PAD itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan dua kali putaran pilkada.

Pascaputusan MK itu, situasi Bengkulu Selatan memanas. Posisi KPU Bengkulu Selatan menjadi sulit. Sebagian masyarakat menuding KPU Bengkulu Selatan tidak profesional karena membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat ikut dalam pilkada.

Ratusan pendukung Dirwan Mahmud-Hartawan juga berunjuk rasa menuntut DPRD Bengkulu Selatan melantik Dirwan Mahmud yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bengkulu dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan itu sebagai bupati. Ratusan personel Brimob dikerahkan ke Bengkulu Selatan untuk mencegah terjadi bentrokan.

”Sekarang massa pendukung Dirwan masih berduka, tetapi kami optimistis masyarakat tetap antusias pada pemungutan suara ulang. Partisipasi masyarakat pada putaran pertama dan kedua rata-rata 70 persen,” kata Juli Hartono.

Menurut dia, KPU pusat akan memberikan regulasi khusus mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan. Sementara ini, KPU pusat meminta KPU Bengkulu Selatan untuk fokus pada persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Saat Kompas berada di Bengkulu Selatan akhir bulan lalu, situasi di Manna yang merupakan ibu kota kabupaten terasa normal. Warga Manna melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, termasuk aktivitas perdagangan di pasar dan pusat pertokoan.

Beberapa warga Manna yang ditemui merasa bersyukur karena persoalan Pilkada Bengkulu Selatan tidak sampai menimbulkan kerusuhan. Warga menyatakan akan tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang nanti.

Warga hanya menginginkan situasi Bengkulu Selatan aman sehingga mereka bisa mencari nafkah dengan tenang.

Calon wakil bupati Bengkulu Selatan, Rohidin Mersyah, mengatakan, keberatan yang diajukan pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah kepada MK bukan karena pasangan tersebut kalah pada putaran kedua meskipun mereka unggul pada putaran pertama.

Saat putaran pertama, pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah meraih sekitar 16.000 suara dan pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan mendapat sekitar 12.000 suara.

Pada putaran kedua, justru Dirwan Mahmud-Hartawan yang meraih kemenangan dengan selisih hanya sekitar 2.400 suara.

”Kami tidak mau asal menang. Kami ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan mengajak mereka berpikir rasional, bukan untuk menjatuhkan lawan politik,” kata Rohidin Mersyah.

Menurut Rohidin, pilkada dua putaran dan pemungutan suara ulang memerlukan biaya yang tinggi. Tim kampanye Reskan Effendi-Rohidin Mersyah telah menghabiskan dana miliaran rupiah.

Rohidin juga mengakui, gara-gara pilkada, masyarakat harus menanggung biaya sosial tinggi. Kenyamanan masyarakat dan tatanan sosial masyarakat rusak.

Isurman, salah seorang calon wakil bupati Bengkulu Selatan dari jalur independen, mengungkapkan, dirinya siap ikut lagi dalam pemungutan suara ulang meskipun saat putaran pertama perolehan suara pasangan Suhirman Madjid-Isurman hanya menempati urutan kedelapan dari sembilan pasangan calon.

”Saya siap bertarung lagi. Sebagai calon independen, saya betul-betul memperjuangkan rakyat. Petani adalah basis suara saya,” kata Isurman, yang juga Ketua Serikat Petani Bengkulu Selatan.

Menurut Isurman, calon independen tak perlu banyak mengeluarkan uang. Kampanye dilakukan Isurman dari rumah ke rumah naik sepeda motor. Itu sebabnya, Isurman tidak kehabisan daya untuk mengikuti pemungutan suara ulang. Isurman berpendapat, putusan MK itu adalah putusan paling tepat.

Abdul Hakim Garuda Nusantara selaku kuasa hukum pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan mengungkapkan, putusan MK itu merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena kontroversial meskipun putusannya bersifat final dan mengikat.

Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat, walaupun Dirwan Mahmud pernah dihukum, dia sudah menjalani hukumannya.

Dirwan memiliki hak sebagai orang yang bebas, yaitu hak atas jaminan dan kepastian hukum. Hak itu dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Kasus pembatalan Pilkada Bengkulu Selatan merupakan pelajaran penting bahwa praktik demokrasi di tingkat lokal sungguh mahal. Apalagi, jika lembaga penyelenggaranya atau lembaga pemerintah yang mendukung suksesnya pilkada tidak bekerja profesional.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Ahmad Wali, mengatakan, pembatalan Pilkada Bengkulu Selatan tidak perlu terjadi seandainya lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan pengadilan, mempunyai sistem pengelolaan arsip yang baik.

Menurut Ahmad Wali, dengan sistem pengelolaan arsip yang baik, rekam jejak setiap pasangan calon dapat diketahui.

Polisi tidak akan mudah mengeluarkan SKCK dan pengadilan tidak mudah mengeluarkan surat keterangan bahwa seseorang belum pernah dijatuhi hukuman dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.

”Hikmah dari putusan MK adalah MK memperluas wewenang KPUD untuk mencoret keikutsertaan pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi syarat,” kata Ahmad Wali.

Hasil pemungutan suara ulang harus setimpal dengan mahalnya biaya dan ruwetnya pilkada, yaitu terpilihnya kepala daerah secara jujur dan adil serta meningkatnya kesejahteraan warga. Kasus Bengkulu Selatan memberikan pelajaran penting kepada peserta pilkada agar jujur dan menjunjung undang-undang karena kebenaran selalu pasti terungkap. (Wisnu Aji Dewabrata)

Sumber : Kompas

Iklan

2 Tanggapan

  1. WAKIL TUHAN ITU BERNAMA H.SUBARYANTO,SH.

    Profesi hakim sering diidentikkan dengan wakil Tuhan di bumi ini. Namun

    jika putusan-putusan sang hakim sering dan sangat jauh dari rasa keadilan

    masyarakat banyak, maka perlu dipertanyakan lagi – tuhan yang mana yang

    diwakili oleh sang hakim tersebut? Mari kita tinjau sepak terjang dari

    salah satu ‘wakil tuhan’ ini.

    Namanya Subaryanto, SH. Jabatan terakhir yang dipegang saat ini adalah

    Kepala PN. Pontianak. Track record ybs ini rupanya sangat fenopmenal

    juga, antara lain coba kita urai satu per satu.

    Pada tahun 2005, ybs telah memvonis bebas atas 12 anggota DPRD terhadap

    tuntutan korupsi APBD Singkawang TA. 2003. Materi yang diperkarakan

    adalah seputar besarnya premi asuransi anggota DPRD Singkawang yang

    jumlahnya mencapai Rp. 1,9 M. Kita jadi bertanya-tanya, premi 1,9 M itu

    untuk jaminan pertanggungan seperti apa ya?

    Pada tahun 2006, di PN. SOlo, si Subaryanto, SH. telah membebaskan

    tergugat PT. Tunas Financindo Sarana atas tuntutan konsumen yang

    dirugikan. Hebatnya, sang hakim menolak gugatan karena menganggap bahwa

    yang dilakukan tergugat adalah telah sesuai dengan yang diperjanjikan

    semula, yang notabene adalah klausula baku yang diharamkan oleh UUPK No.

    8 Thn. 1999. Sang hakim ini juga tidak perduli jika dalam kasus ini

    tergugat telah ‘memaksa’ konsumen membayar suap pengurusan surat sejumlah

    Rp. 5,4 jt di Polda Jateng.

    Penghujung 2008 Indonesian Corruption Watch melaporkan 58 oknum hakim

    bermasalah, khususnya dalam perkara illegal logging. Coba tebak, ternyata

    sang wakil tuhan ini, Subaryanto, SH termasuk salah satu dalam daftar

    hakim bermasalah tersebut. Oleh ICW, hakim-hakim ini dianggap sengaja

    membuat kesalahan dalam vonis. Ironisnya lagi, mereka justru mendapatkan

    reward/promisi dari institusi Mahkamah Agung.

    Awal tahun 2009, pada kasus trafficking dengan pelaku Sumiati,

    Subaryanto,SH kembali menggebrak dengan putusan hebohnya. Sumiati yang

    telah dikejar dan diincar oleh JPU yang bekerja sama dengan anggota

    masyarakat dan telah masuk dalam DPO/59/V/2007 di Polda Kalbar, diputus

    bebas oleh sang wakil tuhan ini. Padahal dua orang rekan kerja Sumiati

    telah diputus bersalah dan telah menghuni penjara selama 2,2 tahun.

    Benang merah dari keseluruhan kasus diatas adalah : suap. Tidak

    membutuhkan pendidikan tinggi untuk mencium aroma tidak sedap ini. Namun

    di negara ini, putusan hakim adalah mutlak dan menjadi rahasia negara.

    Karena sifatnya itu maka tidak seorang atau institusi manapun yang berani

    mempersoalkannya. Persoalannya adalah apabila putusan itu terasa sangat

    jauh dari rasa keadilan masyarakat umum. Lebih celaka lagi bilamana

    praktik-praktik semacam ini telah terstruktur mapan dalam lembaga

    peradilan kita, mulai dari PN hingga ke MA. Rejeki berjamaah istilah

    kerennya. Lantas apakah harus dibiarkan terus menerus terjadi?

    Garda terakhir rasa keadilan kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

    Masyarakat sangat mengharapkan agar institusi ini mampu berperan sesuai

    peruntukannya, demi mencegah arogansi dan anarkisme masyarakat terhadap

    peradilan (yang tampaknya mulai menjadi trend) di negeri ini. Banyak

    bukti yang menunjukkan bahwa kesabaran masyarakat sudah sangat menipis

    terhadap institusi peradilan. Akhirnya, tidak ada salahnya jika MK

    bersedia meninjau kembali setiap putusan yang dibuat oleh hakim-hakim

    bermasalah, khususnya atas putusan hakim Subaryanto, SH ini.

    Syukur-syukur bila keputusan-keputusan hakim tersebut dianulir, sekaligus

    dibuat keputusan baru yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kepastian

    hukum.

    Masyarakat sedang menunggu. Silahkan pak Mahfud…. !!!

    bao@gmail.com

  2. Wah…panjang sekali postingannya Bang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: