Misteri Pemilu…Mengapa Laporan Bawaslu Tidak Ditanggapi Polisi

2009 April 19

Aduh….. saya bingung mau menulis apa untuk prestasi yang “luar biasa” KPU pada penyelenggaran Pemilu 2009 ini. Karena kebobrokan lembaga KPU mulai tercium sejak Pilkada Jatim dimana KPUD Jatim tidak menjalankan tugas secara profesional dan secara tidak langsung tercium indikasi KPUD Jatim mendesain pilkada untuk memenangkan salah satu pasangan Gubernur. Kasus ini sempat masuk dalam ranah hukum penyelidikan oleh eks. Kapolda Jatim Pak Herman SS dengan menetapkan ketua KPUD Jatim sebagai tersangka. Namun, tampaknya kekuatan politik di Pusat lebih kuat dan segera menggantikan Pak Herman dengan Anton yang mana langsung menurunkan status ketua KPUD Jatim dari tersangka menjadi saksi. Akhirnya, kasus pengelembungan DPT Pilkada Jatim bak ditelan bumi. Proses keadilan dan kebenaran tampaknya kandas, meskipun Pak Herman menyatakan mengundur diri karena kekecewaannya.

KPU

KPU

Gelagat yang tidak profesional dan terkesan korup pun dilakukan KPU Pusat menjelang 9 April 2009 yakni pada 27 Maret 2009 KPU mengeluarkan Surat Edara 612/KPU/III/2009 perihal penjelasan teknis peraturan KPU No. 01/2009 mengenai audit laporan dana kampanye yang membolehkan seseorang menyumbang bermiliar-miliar rupiah padahal ini bertentangan dengan UU 10 tahun 2008. Dan 2 hari menjelang 9 April 2009, KPU dengan arogan mengatakan TIDAK ADA MASALAH DPT.  Pas pemungutan suara 9 April, maka KPU kembali menunjukkan kegagalan terbesar dalam menetapkan DPT……..

*****

Melihat gelagat sejak Pilkada Jatim, saya merasakan ada “sinyal” konspirasi politik antara KPU, Kepolisian dan Pemerintah. Dan perasaan curiga saya semakin menguat tatkala Polisi menolak menindaklanjuti laporan Bawaslu tentang tertukarnya surat suara di sejumlah daerah karena kurang bukti [bawaslu]. Padahal pihak Bawaslu seperti dilansir anggota Bawaslu, Wahida Suaib, telah menyerahkan 34 bukti awal, salah satunya berupa surat edaran KPU Nomor 676 dan 684 yang intinya menganggap surat-surat suara yang tertukar di berbagai daerah itu dianggap sah, yaitu dengan memasukkan suara ke suara partai yang mengakibatkan suara yang diberikan kepada caleg menjadi sia-sia [kompas].

Anehnya, Mabes Pori menolak berkas tersebut dengan alasan bahwa belum cukup bukti. Pihak kepolisian meminta supaya Bawaslu memberikan bukti surat suara tertukar yang sudah dicontreng tersebut. Padahal!! Berdasarkan UU 10/2008, bukti awal pihak Bawaslu sudah cukup untuk Polri menanggapi laporan Bawaslu karena:

  1. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan surat suara yang sudah dicontreng tersebut, karena UU no 10/2008 mengatakan bahwa Surat suara tersebut harus tetap berada di dalam kotak suara yang tersegel.
  2. Jika penyidik Polri membutuhkan bukti surat suara tersebut, pihak penyidik dengan kewenangan yang dimilikinya dapat mengupayakannya melalui pengadilan.

Jelas, untuk mendapatkan alat bukti lebih lanjut bukan merupakan tugas Bawaslu, itu justru kewajiban polisi. Menurut ahli hukum pidana UGM Eddy OS Hiariej, ” Polisi salah, bukan tugas Bawaslu mencarikan barang bukti, polisi harusnya lebih bisa proaktif.Polisi jangan seperti ini, sepertinya polisi tidak mau menerima laporan kalau tidak ada bukti yang kuat” [Bawaslu/detik].

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, “Ini memperlihatkan polisi tidak paham hukum pidana pemilu seperti apa,”. Jeirry merasa heran dengan permintaan polisi supaya surat suara yang tertukar dihadirkan sebagai barang bukti. Permintaan itu, dinilai Jeirry, susah untuk dikabulkan. “Tidak mungkin karena sedang proses rekapitulasi suara, pasti surat suara itu di jaga. Justru dengan kewenangan polisi, bukti itu bisa dihadirkan,”. [bawaslu/detik]

*****

Perlu dicatat bahwa Bawaslu telah berusaha mengungkap pelanggaran hukum sejak 9 April 2009. Setiap hari Bawaslu

Polri

Polri

konsern terhadap masalah ini, namun hingga 17 April 2009, laporan Bawaslu telah ditolak polisi sebanyak 3 kali. Saya pun merasa sangat janggal, apakah landasan Polisi (khususnya Bareskrim Mabes Polri) menolak laporan dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti awalnya karena tidak paham mengenai mekanisme Pemilu atau karena ingin melindungi kepentingan penguasa atau karena apa? Karena selama ini dan hingga tahun 2008, lembaga kepolisian selalu mendapat rangking  nomor 1 dalam survei Lembaga Publik Terkorup. Benarkah penolakan laporan Bawaslu oleh lembaga kepolisian (khususnya Bareskrim Mabes Polri) merupakan skenario penguasa, ketidakprofesional, atau koruptif? Inilah misteri Pemilu 2009…..

ech for nusantaraku – 19 April 2009

Kronologis Lengkap : Press Release Bawaslu Terkait Upaya Tindak Pidana Pemilu terhadap KPU kepada Mabes Polri

Iklan

2 Tanggapan

  1. wah mas, setuju..saya sedang di Jatim waktu itu..Secara seluruh partai besar mengacu ke kaji, tetapi diakali di tempat2 sepi seperti bangkalan dan sumenep..hihi..benar atau gak ya konspirasi itu?konspirasi sistemik, rapih dan terukur, untuk mencapai apa?
    ups, saya bicara tanpa bukti, kata presiden itu tidak boleh..
    Ok dah mudah-mudahan kita gak kembali ke jaman golkar, mungkin tugas kita-kita membukakan realita yang terjadi yang diredam media massa dan pemerintah..tapi banyk juga keanehan demi keanehan, maka hal2 kecil yang bisa kita lakukan, mudah2an membantu presiden berikutnya..
    tapi dengar pidato presiden kemarin gak?gimana menurut mas pidatonya?

  2. kampanye damai pemilu indonesia 2009…

    Melalui blog ini, saya ikut mengajak para blogger indonesia untuk menyerukan aksi Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: