Pemprov Koordinasikan Pilkada Serentak Ke Depdagri

Ditulis pada Sep 4, 2009 oleh Putra rafflesia

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengkoordinasikan rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara rentak di daerah itu ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

“Kita mengutus Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Asnawi Abdul Lamat dan Kepala Biro Pemerintah Umum dan Otda Darussalam untuk melakukan koordinasi dengan Depdagri terkait pilkada serentak itu,” kata Sekretaris Provinsi Bengkulu Hamsyir Lair di Bengkulu, Kamis.

Usulan pilkada serentak disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Dunan Herawan dengan pertimbangan masa jabatan tujuh bupati/wakil dan gubernur/wakil gubernur berakhir pada 2010.

Masa jabatan bupati/wakil bupati Kaur, Seluma, Mukomuko, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong dan penjabat Bupati Bengkulu Tengah berakhir Agustus 2010, sementara masa jabatan gubernur/wakil gubernur sampai November 2010.

Pemprov mendukung usulan itu karena banyak nilai positifnya, diantaranya bisa menekan anggaran serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan.

“Saya yakin kalau pilkada digelar serentak tingkat keikutsertaan masyarakat akan lebih tinggi dan golput bisa ditekan,” katanya.

Menurut dia, salah satu penyabab tingginya golput karena masyarakat jenuh dengan seringnya pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden dan pilkada.

“Kalau tidak diserentakan, warga pada setiap kabupaten harus mengikuti pilada dua kali dalam satu tahun, pertama memilih bupati/wakil bupati kemudian gubernur/wakil gubernur, ini jelas bisa menimbulkan kejenuhan bagi mereka,” katanya.

Belum lagi kalau ternyata harus dua putaran, maka masyarakat harus mengkuti empat kali pilkada.

Berbeda jika dilakukan serentak, maka masyarakat hanya akan mengikuti pilkada satu kali. Pada saat bersamaan warga memiliki bupati/wakil bupati serta gubernur/wakil gubernur.

Demikian juga dengan anggaran, akan bisa ditekan dan ditanggung bersama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Mengenai dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat melalui Depdagri, menurut dia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pilkada itu termasuk sumber daya manusia dan anggaran.

Berdarkan perkiraan dari KPU provinsi dana penyelenggaraan pilkada secara serentak sekitar Rp60 miliar untuk pemilihan gubernur dalam dua putaran, serta pilkada para bupati masing-masing kabupaten sekitar Rp7 miliar.

Biaya tersebut untuk kegiatan mulai tahap persiapan pemilihan hingga penghitungan perolehan suara.

Selain itu juga untuk membayar petugas penyelenggara pemilu mulai dari KPU kabupaten, PPK, dan KPPS, ditambah panitia pengawas pemilu (panwaslu) provinsi, panwaslu kabupaten sampai ke PPL (petugas pengawas lapangan).

Terkait perkiraan anggaran itu, menurut Hamsyir, akan dibicarakan dengan DPRD dan pemerintah kabupaten serta dikoordinasikan dengan Depdagri.

Sumber : TVone

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: