PKS dan Golkar Salahi Kode Etik Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, sikap pandangan akhir Fraksi Golkar dan F-PKS soal kasus Bank Century yang berbeda dengan sikap Partai Demokrat merupakan pelanggaran kode etik koalisi.

Kedua fraksi tersebut berpendapat bahwa Boediono dan Sri Mulyani Indrawati adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus dana talangan senilai Rp 6,7 triliun. “Patut disayangkan. (Golkar dan PKS) keluar dari code of conduct,” tegas Syarif kepada para wartawan, Kamis (25/2/2010) di Kantor Presiden, Jakarta.

Menurutnya, dalam kode etik yang ditandatangani para pimpinan parpol mitra koalisi, mereka harus sejalan dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, menciptakan kebijakan semata-mata demi kepentingan rakyat, termasuk kebijakan mengucurkan dana talangan. “Seyogianya, fraksi harus dukung. Itu jelas tertulis dalam code of conduct,” tambahnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, yang juga mantan Presiden PKS, ketika dimintai tanggapan soal ini, menolak berkomentar. “Itu tanya ke DPP deh ya. Sekarang saya sudah mundur. Yang jelas, koalisi masih terus berjalan,” ujar Tifatul.

Sementara itu, kader PKS lainnya, Menteri Pertanian Suswono, mengaku siap di-reshuffle. “Tentu. Di kontrak kerja tertulis kita harus siap setiap saat begitu Presiden menganggap kinerja kita tidak bagus,” ujarnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: