Repotnya Memilih Bupati untuk Kabupaten Bengkulu Selatan

Kamis, 19 Februari 2009 | 01:26 WIB

Praktik demokrasi di tingkat lokal membutuhkan biaya besar dan menimbulkan keruwetan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Warga harus memberikan suara untuk ketiga kalinya hanya untuk memilih seorang bupati dan wakilnya setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pilkada Bengkulu Selatan batal demi hukum.

Pembatalan Pilkada Bengkulu Selatan merupakan kasus yang pertama terjadi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Bengkulu Selatan karena salah seorang calon bupati, Dirwan Mahmud, pernah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dirwan yang saat itu memakai nama Roy Irawan mendekam di LP Cipinang tahun 1985 sampai 1993.

MK berpendapat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf f tentang Pemerintahan Daerah, calon kepala daerah dan wakilnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.

Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Bengkulu Selatan melakukan pemungutan suara ulang paling lambat satu tahun setelah putusan diucapkan atau sebelum 8 Januari 2010. Pemungutan suara ulang diikuti delapan pasangan calon, kecuali pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan.

Persoalan lama

Sebelum perkara itu diputuskan MK, persoalan dalam Pilkada Bengkulu Selatan sudah muncul. Pilkada putaran pertama tanggal 15 Oktober 2008 yang diikuti sembilan pasangan calon berjalan aman. Enam pasangan calon diusung parpol, sedangkan tiga pasangan merupakan calon independen. Pilkada berlangsung dalam dua putaran karena tidak ada pasangan calon yang meraih suara 30 persen plus satu.

Menjelang pilkada putaran kedua tanggal 6 Desember 2008, tim sukses pasangan Ramlan Saim-Rico Chan melapor kepada Panwas Bengkulu Selatan. Isi laporannya, mengungkapkan masa lalu Dirwan Mahmud, dilengkapi sebuah foto saat Dirwan mendekam di LP Cipinang. Namun, Panwas menganggap laporan tersebut tidak cukup bukti karena hanya berupa foto dan tidak dilengkapi salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan keputusan Panwas, KPU Bengkulu Selatan melanjutkan tahapan pilkada putaran kedua.

Pilkada putaran kedua hanya diikuti dua pasangan yang meraih suara terbanyak, yaitu Dirwan Mahmud-Hartawan dan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah. Pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan yang diusung PDI Perjuangan dinyatakan menang dengan meraih 39.069 suara. Adapun pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah yang diusung Partai Golkar, PKS, PBB, dan PNI Marhaenisme meraih 36.566 suara.

Pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah kemudian mengajukan keberatan kepada MK terhadap hasil Pilkada Bengkulu Selatan dengan KPU Bengkulu Selatan selaku termohon.

Dalam persidangan di MK, pihak pemohon, yaitu pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah, menghadirkan saksi-saksi, seperti sejumlah mantan napi dan para petugas LP Cipinang yang mengenali Dirwan Mahmud. Majelis hakim yakin bahwa Dirwan Mahmud adalah Roy Irawan meskipun tidak ada bukti berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Surat keterangan polisi

Ketua KPU Bengkulu Selatan Juli Hartono yang ditemui di Manna, Bengkulu Selatan, Minggu (25/1), menjelaskan, semua pasangan calon sudah menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres Bengkulu Selatan dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Manna, Bengkulu Selatan, kepada KPU Bengkulu Selatan sebagai persyaratan untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati.

Mereka juga menyerahkan surat pernyataan bermeterai bahwa mereka belum pernah dihukum dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.

”Secara administrasi, KPU Bengkulu Selatan harus menerima seluruh calon, lagi pula selama 14 hari masa penyampaian tanggapan tidak ada keberatan dari masyarakat. Jadi, tidak ada alasan KPU Bengkulu Selatan mencoret keikutsertaan salah satu calon,” kata Juli Hartono.

KPU Bengkulu Selatan merencanakan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada bulan Oktober sampai Desember. Sebab, KPU Bengkulu Selatan harus mendahulukan pemilu legislatif bulan April dan pemilu presiden bulan Juli, termasuk antisipasi jika pemilu presiden berlangsung dua putaran.

Mahalnya biaya pilkada

Biaya Pilkada Bengkulu Selatan tidak murah, apalagi jika dibandingkan pendapatan asli daerah tersebut. Belum lagi biaya sosial sebagai dampak pembatalan hasil pilkada tersebut.

Biaya untuk menyelenggarakan Pilkada Bengkulu Selatan sekitar Rp 7 miliar saat putaran pertama dan sekitar Rp 3 miliar untuk putaran kedua dengan jumlah mata pilih mencapai 113.000 orang. Semua biaya itu menjadi sia-sia karena Pilkada Bengkulu Selatan dibatalkan MK. Juli Hartono memperkirakan biaya pemungutan suara ulang sekitar Rp 2 miliar-Rp 3 miliar karena sejumlah tahapan seperti kampanye ditiadakan.

Dalam buku Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka 2008 disebutkan, pada tahun 2006 pendapatan asli daerah (PAD) Bengkulu Selatan hanya Rp 8,9 miliar. Jumlah PAD itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan dua kali putaran pilkada.

Pascaputusan MK itu, situasi Bengkulu Selatan memanas. Posisi KPU Bengkulu Selatan menjadi sulit. Sebagian masyarakat menuding KPU Bengkulu Selatan tidak profesional karena membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat ikut dalam pilkada.

Ratusan pendukung Dirwan Mahmud-Hartawan juga berunjuk rasa menuntut DPRD Bengkulu Selatan melantik Dirwan Mahmud yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bengkulu dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan itu sebagai bupati. Ratusan personel Brimob dikerahkan ke Bengkulu Selatan untuk mencegah terjadi bentrokan.

”Sekarang massa pendukung Dirwan masih berduka, tetapi kami optimistis masyarakat tetap antusias pada pemungutan suara ulang. Partisipasi masyarakat pada putaran pertama dan kedua rata-rata 70 persen,” kata Juli Hartono.

Menurut dia, KPU pusat akan memberikan regulasi khusus mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan. Sementara ini, KPU pusat meminta KPU Bengkulu Selatan untuk fokus pada persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Saat Kompas berada di Bengkulu Selatan akhir bulan lalu, situasi di Manna yang merupakan ibu kota kabupaten terasa normal. Warga Manna melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, termasuk aktivitas perdagangan di pasar dan pusat pertokoan.

Beberapa warga Manna yang ditemui merasa bersyukur karena persoalan Pilkada Bengkulu Selatan tidak sampai menimbulkan kerusuhan. Warga menyatakan akan tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang nanti.

Warga hanya menginginkan situasi Bengkulu Selatan aman sehingga mereka bisa mencari nafkah dengan tenang.

Calon wakil bupati Bengkulu Selatan, Rohidin Mersyah, mengatakan, keberatan yang diajukan pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah kepada MK bukan karena pasangan tersebut kalah pada putaran kedua meskipun mereka unggul pada putaran pertama.

Saat putaran pertama, pasangan Reskan Effendi-Rohidin Mersyah meraih sekitar 16.000 suara dan pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan mendapat sekitar 12.000 suara.

Pada putaran kedua, justru Dirwan Mahmud-Hartawan yang meraih kemenangan dengan selisih hanya sekitar 2.400 suara.

”Kami tidak mau asal menang. Kami ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan mengajak mereka berpikir rasional, bukan untuk menjatuhkan lawan politik,” kata Rohidin Mersyah.

Menurut Rohidin, pilkada dua putaran dan pemungutan suara ulang memerlukan biaya yang tinggi. Tim kampanye Reskan Effendi-Rohidin Mersyah telah menghabiskan dana miliaran rupiah.

Rohidin juga mengakui, gara-gara pilkada, masyarakat harus menanggung biaya sosial tinggi. Kenyamanan masyarakat dan tatanan sosial masyarakat rusak.

Isurman, salah seorang calon wakil bupati Bengkulu Selatan dari jalur independen, mengungkapkan, dirinya siap ikut lagi dalam pemungutan suara ulang meskipun saat putaran pertama perolehan suara pasangan Suhirman Madjid-Isurman hanya menempati urutan kedelapan dari sembilan pasangan calon.

”Saya siap bertarung lagi. Sebagai calon independen, saya betul-betul memperjuangkan rakyat. Petani adalah basis suara saya,” kata Isurman, yang juga Ketua Serikat Petani Bengkulu Selatan.

Menurut Isurman, calon independen tak perlu banyak mengeluarkan uang. Kampanye dilakukan Isurman dari rumah ke rumah naik sepeda motor. Itu sebabnya, Isurman tidak kehabisan daya untuk mengikuti pemungutan suara ulang. Isurman berpendapat, putusan MK itu adalah putusan paling tepat.

Abdul Hakim Garuda Nusantara selaku kuasa hukum pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan mengungkapkan, putusan MK itu merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena kontroversial meskipun putusannya bersifat final dan mengikat.

Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat, walaupun Dirwan Mahmud pernah dihukum, dia sudah menjalani hukumannya.

Dirwan memiliki hak sebagai orang yang bebas, yaitu hak atas jaminan dan kepastian hukum. Hak itu dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Kasus pembatalan Pilkada Bengkulu Selatan merupakan pelajaran penting bahwa praktik demokrasi di tingkat lokal sungguh mahal. Apalagi, jika lembaga penyelenggaranya atau lembaga pemerintah yang mendukung suksesnya pilkada tidak bekerja profesional.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Ahmad Wali, mengatakan, pembatalan Pilkada Bengkulu Selatan tidak perlu terjadi seandainya lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan pengadilan, mempunyai sistem pengelolaan arsip yang baik.

Menurut Ahmad Wali, dengan sistem pengelolaan arsip yang baik, rekam jejak setiap pasangan calon dapat diketahui.

Polisi tidak akan mudah mengeluarkan SKCK dan pengadilan tidak mudah mengeluarkan surat keterangan bahwa seseorang belum pernah dijatuhi hukuman dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.

”Hikmah dari putusan MK adalah MK memperluas wewenang KPUD untuk mencoret keikutsertaan pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi syarat,” kata Ahmad Wali.

Hasil pemungutan suara ulang harus setimpal dengan mahalnya biaya dan ruwetnya pilkada, yaitu terpilihnya kepala daerah secara jujur dan adil serta meningkatnya kesejahteraan warga. Kasus Bengkulu Selatan memberikan pelajaran penting kepada peserta pilkada agar jujur dan menjunjung undang-undang karena kebenaran selalu pasti terungkap. (Wisnu Aji Dewabrata)

Sumber : Kompas

Daftar Anggota DPR Bermasalah Beserta Partainya

Pendahuluan

Membludaknya partai yang ikut dalam Pemilu 2009 dengan janji-janji dan iklan-iklan yang mengelitik sel saraf untuk mencerna secara cerdas membuat masyarakat akan semakin binggung, mana pilihan yang tepat pada 9 April mendatang. Partai-partai yang menang dalam Pemilu 2004, yang mengantor di Senayan dan telah menikmati berbagai fasilitas uang rakyat selama ini, baru muncul seolah-olah “malaikat penyelamat” menjelang Pemilu. Agar kekuasaan mereka di legislatif tetap eksis hingga 2014, berbagai upaya publikasi tidak mendidik dilancarkan partai-partai besar. Meskipun mereka orang-orang yang dianggap besar dalam kekuasaan, namun sikap dan sifat mereka bak anak TK di hutan rimba. Aksi saling klaim keberhasilan sepihak dengan mengabaikan dukungan kerja keras dari pihak (tim) serta membom-bardir data-data yang didesain sedemikian rupa, sehingga masyarakat kecil tertipu bahkan menjadi objek eksploitasi.
Inikah hal yang dianggap “positif” oleh partai besar yang perlu ditiru oleh masyarakat kita?

Masih segar diingatan bagaimana anggota dewan terhormat kita di Senayan yang sering bolos dikala sidang, yang sering ngawur ketika membahas agenda rapat, yang menjadi preman pasar berdasi ketika berurusan anggaran negara dan daerah, dan tidur dikala rapur, masih meminta kenaikan tunjangan kesejahteraan, gaji,  biaya komunikasi, biaya perjalanan, biaya aspirasi ditambah gaji pokok, biaya rapat, biaya legislasi UU yang menyedot uang pajak rakyat. Ditengah kemiskinan masyarakat yang tidak kunjung berkurang (bahkan jumlahnya meningkat), anggota dewan tega meminta (menerima) uang gratifikasi dan tambahan gaji. Seorang dewan yang harusnya bisa merasakan penderitaaan rakyat karena berbagai kesulitan ekonomi, akses administrasi, sosial, kini tampaknya “jauh api dari panggangan”. Disparitas antara kekayaan dan kemewahan hidup anggota DPR dengan rakyat, semakin memberkikan jarak pisah baik secara psikologis, pranata sosial maupun ekonomi hidup.

Kita dapat mengira-ngira, mengapa begitu besarnya tendesius orang-orang untuk menjadi caleg baik di DPR maupun DPRD akhir-akhir ini meskipun mereka belum memiliki cukup kapasitas sebagai dewan yang terhormat, tidak lain tidak bukan adalah “rupiah” ataupun ketenaran. Setelah menjabat 1 periode (5 tahun), maka seorang dewan yang pemalas (hadir rapat) pun, akan menjadi miliarder-miliarder baru. Dengan penghasilan rata-rata di atas 40-an juta per bulan, maka selama 1 periode, minimal mereka mengantongi lebih 2.4 miliar rupiah. Jika mereka cukup berhemat dan menyetor 10-15% penghasilan mereka ke partai, maka kekayaan mereka tetap meningkat minimal 1 miliar rupiah.

Baik di Senayan maupun di Istana, para politisi negeri ini tidak memiliki mental mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada rakyat, maka data-data dan objektivitas masyarakatlah yang dapat mematahkan “keberhasilan, kesucian, kehebatan, kepemimpinan” yang dikatakan tanpa cacat. Saya tidak akan memaparkan bagaimana perasaan sebagian besar rakyat  Indonesia melihat skandal dan pelecehan oleh perusahaan-perusahan tambang Batubara (sebagiannya milik Menko Kesra Kabinet SBY-JK) kepada konstitusi RI dengan tidak membayar pajak (royalti). Ketika rakyat kecil berhutang di Bank dan telat membayar bunga dan cicilan utang, maka agunan si rakyat tersebut langsung disita. Namun, karena para “toke” atau bos perusahaan tersebut (BUMI Resource) dimiliki oleh lingkaran dalam pemerintah (Bakrie Brothers), maka hal ini dapat ditolerir dengan sangat lembut sekali, lebih lembut dari kain sutra oleh “Bapak Antikorupsi” SBY. Hmm……meskipun sampai saat ini, suasana adem-adem saja, bagi saya fenomena ini bak Petir di tengah hari bolong, bagaimana skandal-skandal di istana luput dari pembersihan praktik Orba (KKN).

Data-Data Referensi

Data-data ini saya kutip dari berbagai media massa online yang memberitakan perilaku korup dan skandal seks yang harusnya tidak dilakukan orang-orang terhormat yang terpilih langsung melalui mekanisme partai dan pemilu.

Kasus Korupsi Senayan

(Terbukti)

  • H. Saleh Djasit (Golkar) : kasus pengadaan Damkar
  • Hamka Yandhu (Golkar) : kasus aliran dana BI
  • Agus Condro (PDI-P) : kasus uang gratifikasi BI
  • Sarjan Taher (Partai Demokrat) : kasus alih fungsi hutan
  • Al-Amin Nasution (PPP) : kasus alih fungsi hutan
  • Yusuf Emir Faishal (PKB) : kasus alih fungsi hutan
  • Bulyan Royan (Partai Bintang Reformasi) :kasus pengadaan kapal Dephub
  • Antony Zeidra Abidin (Golkar) : kasus aliran dana BI
  • Adiwarsita Adinegoro (Golkar) : kasus dana kehutanan
  • Abdul Hadi (PAN) : tersangka kasus korupsi pembangunan daerah tertinggal

Skandal Seks, Pelecehan, Kekerasan, dan yang Bermasalah (tersangka)

  • M Yahya Zaini (Golkar) : Skandal seks dan selingkuh dengan Maria Eva
  • Max Moein (Partai PDI P) : Skandal Seks dan Foto Syur
  • H. Dharmono K Lawi (PDI-P) : Mantan buronan kasus pidana korupsi APBD Banten dan akhir ditangkap Kejagung
  • Theo Syafei  (PDI-P) : Pernah terjerat kasus korupsi di tahun 2002, tetapi bebas, dan terpilih kembali jadi anggota DPR periode 2004-2009
  • Jaka Aryadipa Singgih (PDI-P) : Tersangka kriminal penyerangan/penyerobotan, dan pernah merampas kamera yang digunakan satpam keamanan di kawasan perkantoran

Penutup

Untuk mengakhiri topik ini, saya hanya berharap tulisan ini menjadi masukan kita untuk menjadi semakin cermat dan tidak begitu saja mempercayai iklan-iklan yang sok lebih “suci”, “berhasil”, “hebat” dan “bersih” dibanding yang lain. Dari data sementara yang saya himpun, ternyata hampir sebagian partai di DPR 2004-2009 berpenyakitan, dari kurang berempati dengan kesulitan hidup masyarakat hingga rajin bolos, skandal seks, suap, dan pemerasan. Sayang, sampai saat ini, KPK belum berhasil mengungkap pengakuan Agus Condro yang mengaku banyak anggota DPR di komisi IX yang menerima gratifikasi BI masing-masing 500 juta.

Sampai saat ini (hampir 1/2 tahun), KPK masih belum menindaklanjuti kasus pelaporan Agus Condro yang mengatakan sebagian besar anggota Komisi IX menerima uang gratifikasi BI dengan total nilai korupsi Rp 31,5 miliar. Saya jadi khawatir jika KPK masih tebang pilih kasus dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Karena kita tahu bahwa dalam komisi IX DPR, terdapat sekitar 40-an anggota dewan yang terdiri dari kader-kader tiap partai.  Sehingga apakah KPK memang kesulitan mengungkap kasus ini karena harus menghadapi banyak partai atau ADA APA INI?

Melalui kejadian demi kejadian di Senayan, hanya sebagian kecil partai yang sedikit bebas dari kasus korupsi  (Namun masih belum bebas dari ketidakempatian anggota dewan atas kemiskinan rakyat  yang ngotot mendesak kenaikan tunjangan dan gaji, yang tetap membolos  rapat penting meskipun telah mendapat 40-an juta per bulan dari uang rakyat). Bahkan ironisnya, kader Pak SBY-pun, Pak Sarjan Taher terlibat dalam korupsi alih fungsi hutan.  Belum lagi kasus Bupati Situbondo, Ismunarso yang tidak lain tidak bukan adalah Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo yang tersanjung kasus korupsi merugikan negara Rp 45,7 miliar. Artinya apa?

Setiap partai di Indonesia masih sedang sakit, hanya saja apakah pemimpin partai dan kader-kader partai memiliki komitmen untuk menberangus kasus korupsi kelas kakap, kelas pembuat kebijakan yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Kasus korupsi Bulyan Royan, Al Amin Nasution, masih kelas anak kakap atau bahkan teri, belum ada apa-apa jika dibanding skandal BLBI, skandal royalti batubara, dan skandal UU titipan  kepentingan Amerika dan kroninya. Dan  beranikah pemimpin negeir ini mengusut orang internalnya (ring dalam) yang telah memberikan dana kampanye di tahun 2004 yang jelas-jelas telah melecehkan hukum negara….?

Sebelum partai-partai asyik berjanji ria di iklan, lebih baik perbaiki dulu mental dan tabiat buruk caleg-caleg yang bermasalah. Pilihlah orang-orang yang berkompenten dalam pencalegan partai, bukan popularitas (sekadar tampang), uang, atau kerabat.  Jangan sampai masyarakat terkecoh dan memilih caleg yang hanya mencari uang dan kekuasaan yang setelah terpilih, mereka lupa dan tanpa berhati perut tetap meminta kenaikan tunjangan dan sebagainya, ditengah-tengah 40 juta orang miskin Indonesia diambang kekurangan gizi, pendidikan, kesehatan bahkan kematian. Mereka hanya bisa merintih dan seraya bekerja keras untuk dapat makan keesokan harinya. Inilah yang luput dari perhatian besar para wakil rakyat di daerah (DPRD) maupun DPR ketika mereka telah berkuasa dan mendapat puluhan juta meskipun sering bolos rapat.

Untuk mengecek validitas data, silahkan Anda mengecek di Google. Saya hanya mencantumkan nama-nama politisi tersebut dari sumber-sumber online yang terpercaya (kompas, mediaindonesia, tempointeraktif, waspada, inilah.com, detiknews, surya.co.id, pikiranrakyat, dan media-media yang dapat dipercaya)

** Catatan
Data-datanya akan saya update terus…

Terima Kasih
echnusa – 5 March 2009

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat


Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2004-2009 berjumlah 550 orang. Pada periode 2009-2014, jumlah anggota DPR bertambah menjadi 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Sejarah

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini (29 agustus 1945) dijadikan sebagai hari lahir DPR RI.

Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih pimpinan sebagai berikut:

  • Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
  • Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
  • Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
  • Wakil Ketua III : Adam Malik

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, DPR RI telah mengalami 15 pergantian periode, diantaranya dipilih melalui Pemilihan Umum, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004.

Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

  • Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
  • Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
  • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
  • Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
  • Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
  • Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

Hak

Anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Pimpinan

Kedudukan Pimpinan dalam DPR bisa dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.

Pimpinan DPR bersifat kolektif, terdiri dari satu orang ketua dan sebanyak-banyaknya 4 orang wakil ketua yang yang mencerminkan fraksi-fraksi terbesar. Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.

Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam Komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan Komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh Komisi.

Saat ini DPR mempunyai 11 Komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

  • Komisi I membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi. Ketua Komisi I saat ini adalah Theo Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar.
  • Komisi II membidangi Pemerintahan dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria. Ketua Komisi II saat ini adalah Evert E Mangindaan dari Fraksi Partai Demokrat.
  • Komisi III membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Ketua Komisi III saat ini adalah Trimedya Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
  • Komisi IV membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Ketua Komisi IV saat ini adalah M. Yusuf Faishal dari dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
  • Komisi V membidangi Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal. Ketua Komisi V saat ini adalah Akhmad Muqowam dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
  • Komisi VI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ketua Komisi VI saat ini adalah Didik J Rachbini dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
  • Komisi VII membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup. Ketua Komisi VII saat ini adalah Agusman Effendi dari Fraksi Partai Golkar.
  • Komisi VIII membidangi Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Ketua Komisi VIII saat ini adalah Hasrul Azwar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
  • Komisi IX membidangi Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketua Komisi IX saat ini adalah Ribka Tjiptaning dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
  • Komisi X membidangi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan. Ketua Komisi X saat ini adalah Zuber Safawi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
  • Omission XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank. Ketua Komisi XI saat ini adalah Yunus Yosfiah dari Partai Persatuan Pembangunan.

Badan Musyawarah

Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU).

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR.

Panitia Anggaran

Panitia Anggaran DPR memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi.

Ketua Panitia Anggaran DPR saat ini adalah Izedrik Emir Moeis dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Ketua Badan Legislasi DPR saat ini adalah FX Soekarno dari Fraksi Partai Demokrat.

Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR saat ini adalah Roestanto Wahidi dari Fraksi Partai Demokrat.

Badan Kerjasama Antar-Parlemen

Badan Kerjasama Antar-Parlemen menjalin kerjasama dengan parlemen negara lain. Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen saat ini adalah Abdillah Toha dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Panitia Khusus dan Panitia Kerja

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara

Panitia Khusus

Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk oleh DPR. Komposisi keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna.

Panitia Kerja

Panitia Kerja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh alat kelengkapan DPR untuk mengefisienkan kinerjanya.

Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR.

Anggota

Kekebalan hukum

Anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Larangan

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

Penyidikan

Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten)

adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah kabupaten yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

DPRD Kabupaten juga berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD Kabupaten berada di setiap kabupaten di Indonesia. Anggota DPRD Kabupaten berjumlah 20-450 orang. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

DPRD Kabupaten merupakan mitra kerja bupati (eksekutif). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada.

Tugas, Wewenang, dan Hak

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten adalah:

  • Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama
  • Menetapkan APBD Kabupaten bersama dengan Bupati
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD Kabupaten, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  • Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
  • Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kabupaten juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kabupaten, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Alat kelengkapan dan Sekretariat DPRD

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten yang personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD dipimpin seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati atas usul Pimpinan DPRD Kabupaten.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat DPRD Kabupaten.

Kekebalan Hukum

Anggota DPRD Kabupaten tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Penyidikan

Jika anggota DPRD Kabupaten diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

Referensi

UNDANG – UNDANG NOMER TAHUN 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD.

Pariwisata Bengkulu

EKOWISATA BENGKULU

kawasan-konservasi11

Peta Kawasan Konservasi dan Ekowisata Bengkulu

Kawasan Konservasi di Propinsi Bengkulu mempunyai luas 51.054,664 Ha tersebar di delapan Kabupaten dan Kota Bengkulu. Meliputi Hutan Pantai sampai Hutan Hujan Pegunungan. Fauna yang berada didalam Kawasan Konservasi beragam jenis seperti: Gajah Sumatera (Elephas maximus), Badak Sumatera (Decerorhirnus sumatraensis), Tapir (Tapirus indicus), Harimau Sumatera (Panthera tigris), Kijang (Muntiacus muntjak), Rusa (Cervus unicolor), berbagai jenis ular, Burung Rangkong (Buceros rhinogeros), Elang (Haliastus indus), Pergam (Ducula Sp), Siamang (Hylobates sindarctylus), Simpai (Semnopithecus melalopus), Beruang Madu (Helaretus malayanus).

Bermacam-macam flora terdapat didalam kawasan ini, seperti Anggrek Pensil (Vanda hookeriana), Bunga Bangkai (Ammorphopalus titanium), Bunga Rafflesia (Rafflesia arnoldi), Cemara Pantai (Casuarina Sp), dsb.

Kawasan Konservasi Di Kota Bengkulu
1. Cagar Alam Danau Dusun BEsar
Cagar Alam Dusun Besar berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Bengkulu, ke arah kota Curup. Luas areal sekitar 577 Ha. Hal ini seperti yang tertuang dalam SK Menhut No. 6027 Kpts – 11/92 tgl. 10 Juni 1992. Potensi obyek yang dapat dinikmati adalah pemandangan Danau Dendam Tak Sudah, memancing, bersampan di danau, dan flora yang sangat langka yaitu Anggrek Pensil (Vanda hookeriana).

danau41

Danau Dendam Tak Sudah di Pagi Hari

Cara mencapai CagarAlam Dusun Besar dapat ditempuh melalui:
• Bengkulu – Danau Dendam Tak Sudah dengan kendaraan umum ke arah Curup, sekitar 30 menit.

2. Hutan Wisata Pantai Panjang Dan Pulau Baai

Terletak memanjang sebelah selatan pusat kota Bengkulu, jarak Pantai Panjang dari pusat kota sekitar 3 km, sedang jarak Pulau Baai sekitar 12 km. Di Pantai Panjang dapat dinikmati obyek-obyek seperti Pulau Tikus dari kejauhan, berenang, memancing. Dalam perjalanan ke Pulau Baai dapat juga dijumpai burung Rangkong (Buceros rhinoceros). Luas Hutan Wisata Pantai Panjang dan Pulau Baai 1.265,3 Ha sesuai dengan SK TGHK Menhut No. 383/Kpts-ll/1985 tanggal 27 Desember 1985.

cemara

Cemara yang tumbuh di sepanjang Pantai Panjang

Cara mencapai lokasi:
Dari pusat kota Bengkulu ke lokasi, dapat dicapai dengan kendaraan pribadi (roda empat/dua), atau kendaraan umum yang memang terdapat jalur trayek ke lokasi Hutan Wisata Pantai Panjang dan Pulau Baai, kondisi jalan baik.

Wilayah Bengkulu Utara
1. Taman Buru Gunung Nanu’a
Taman Buru Nanu’a terletak di pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan SK Mentan No. 741/Kpts/Um/ 11/1978 tgl. 30 Nopember 1978 luas Taman Buru Gunung Nanu’a 7.271 Ha. Potensi Taman Buru Gunung Nanu’a merupakan hutan tropika tanah rendah sampai pantai, merupakan habitat yang cocok untuk sapi dan kerbau liar. Dalam perjalanan menuju lokasi pengunjung dapat menyalurkan hobi memancing, menikmati keindahan karang di Tanjung Kaholbi.

kerbau-liar1

Populasi Kerbau liar di Taman Buiu Gi’ruing Nanua’

Cara mencapai lokasi:
• Dari Bengkulu (Pulau Baai) dongan prialni porlntis ke pulau Enggano (12-18 jam) Polahiihan Malakoni. Intensitas kapal 2 hari sekali Bengkulu pulau Enggano Malakoni – Gunung Nanu’a 6-10 jam dapal dltempuh dengan cara:
- Dengan carter perahu menyisir paniai, dilanjutkan berjalan kaki.
- Berjalan kaki lewat jalan daral.

2. Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat

PLG Seblat berdiri pada bulan Oktobor 1992, terletak di Kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara berdasarkan SK Menhut No. 658/Kpts-ll/1995 tanggal 8 Dosember 1995 memiliki luas 6.865 Ha. Didalam areal tersebut terdapat flora dan fauna dilindungi yang dapat dijumpai oleh pengunjung seperti: Tapir, Rusa, berbagai macam Ular, Siamang, Simpai, Kera, Kera Ekor Pendek, Gajah yang masih liar, berbagai macam burung, seperti Rangkong, Beo, Pergam, Ayam Hutan, Elang dll. Selain itu juga beberapa kali ditemukan jejak manusia pendek, untuk memastikan perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

atraksi-gajah1

Atraksi gajah menggendong orang.

Tempat ini juga cocok bagi yang senang berjalan kaki sambil menikmati kondisi hutan yang masih primer atau memancing. Bunga langka yang masih terdapat dilokasi PLG Seblat yaitu Bunga Rafflesia (Rafflesia arnoldi).
Di PLG Seblat dapat menikmati berbagai kemampuan gajah jinak:
- Atraksi 20 macam, antara lain Disko gajah, pengalungan bunga, membawa bendera/spanduk, tebak angka/huruf, berbaris dll.
- Safari Gajah.

Atraksi “Gajah Pacaran” gajah jantan membawa payung dan gajah betina memeluk jantan.
Cara mencapai lokasi:
• Bengkulu – Air Muring/Seblat (3 jam, 150 km)
• Air Muring – PLG Seblat, bisa melalui 3 jalur yaitu:
1. Lewat PT. Agricinal (20 km, 1 jam, jalan tanah)
2. Lewat Seblat (Samping Kantor Kecamatan Putri Hijau) Blok C, Suka Baru, PLG Seblat (jalan sebagian aspal, sebagian koral 15 km)
3. Lewat Air Muring, Suka Merindu, Suka Baru, PLG Seblat, (17 km jalan sebagian aspal sebagian koral)

3. Hutan Suaka Alam Seblat

Hutan Suaka Alam Seblat terletak di desa Seblat Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara.
Berdasarkan SK TGHK Menhut No. 383/Kpts-ll/85 Tgl. 27 Desember 1985, luas areal 89 Ha.

Cemara Pantai (Casuarina Sp) di HSA. Air Seblat.

Potensi yang ada dilokasi ini adalah Cemara Pantai (Casuarina Sp) yang menambah keindahan alam serta adanya satwa penyu. Penyu akan naik ke pantai pada kondisi gelap gulita dan bertelur kemudian kembali lagi ke laut.

Cara mencapai lokasi:
Dengan kendaraan umum/pribadi dari Bengkulu turun di kantor pos dan giro Putri Hijau atau di kantor Kecamatan Putri Hijau (150 km). Jalan kaki atau dengan kendaraan pribadi dari jalan raya ke lokasi/pantai Seblat (1 km).

4. Hutan Wisata Pungguk Menakat

Hutan Wisata Pungguk Menakat lebih dikenal dengan nama Taman Hutan Raya (TAHURA).Terletak di Kecamatan Muara Bangkahulu Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan SK Menhut No. 218/Kpts-ll/1991 luasTahura 1.122 Ha. Memiliki potensi sebagai kebun sumber daya alam hayati (Bundayati) Bengkulu dengan fungsi utama sebagai kebun koleksi. Di areal tersebut dikembangkan kebun uji dari sub sektor pertanian tanaman pangan. perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, Di Tahura juga terdapal Bunga Bangkai Raksasa hasil pembiakan dari Alam.

bunga-bangkai1

Bunga Bangkai

Cara mencapai lokasi:
Dengan kendaraan pribadi/umum dari pasar minggu ke Bentiring turun di Tanjung Terdana.

5. Taman Buru Semidang Bukit Kabu
Terletak di Kecamatan Talang IV (Kabupaten Bengkulu Utara) dan Kecamatan Seluma (Kabupaten Bengkulu Selatan). Berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 186/Kpts/Um/4/1973 tanggal 11 April 1973. luas kawasan Taman Buru 9,526 Ha.

Taman Buru Semidang Bukit Kabu merupakan hutan tropis basah tanah rendah. Terdapat satwa Babi Hutan. Rusa. Kijang, Tapir, Ular, Beruang dan Kelompok Kera-keraan serta berbagai macam burung.

Cara mencapai lokasi:
• Untuk mencapai ke lokasi Semidang Bukit Kabu dapat menggunakan kendaraan umum roda empat atau roda dua/kendaraan pribadi, dengan jalur:
1. Bengkulu – Babatan 20 km; dari Babatan ke lokasi 20 km.
2. Bengkulu – Sukaraja 25 km; Sukaraja ke lokasi 12 km.
3. Bengkulu – Tumbu’an 40 km, Tumbu’an – lokasi 25 km.
4. Bengkulu – Tabalagan 25 km; Tabalagan ke lokasi 5 km.

Wilayah Rejang Lebong

1. Hutan Suaka Alam Danau Tes
Danau Tes termasuk dalam wilayah kecamatan Lebong Selatan. Berbentuk memanjang di hulu sungai Ketahun. Hutan Suaka Alam Danau Tes memiliki luas 3.230 Ha. Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor: 148/Kpts/UM/1974 tanggal 27 Maret 1974.
Debit air Danau Tes merupakan Sumber Penggerak Turbin yang berkapasitas 16 Mega Watt. Di danau tes banyak terdapat jenis ikan baik yang asli/lokal maupun yang sengaja ditebar. Sedang fauna khas adalah burung belibis (Cairina Scutulata), yang biasa terbang dari Danau Test ke Danau Menghijau atau sebaliknya, yang berjarak sekitar 4 km obyek yang bisa dinikmati yaitu memancing dan bersampan mengarungi danau

Cara mencapai lokasi:
• Dengan Kendaraan Umum atau pribadi dari Bengkulu ke Tes sekitar 138 km, kondisi jalan bagus.

Hutan Wisata Bukit Kaba

Hutan Wisata Bukit Kaba termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Curup, Kecamatan Padang Ulak tanding dan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan SK Menhut No. 166/Kpts-ll/1986 luas Hutan Wisata Bukit Kaba 15.070 Ha. Potensi yang bisa dinikmati bila berkunjung ke Hutan Wisata Bukit Kaba adalah sumber Air panas, udara pegunungan yang sejuk (ketinggian sampai 2000 mdpl), berkemah, kawah aktif dan kawah tidak aktif serta berbagai flora dan fauna.

Flora yang dominan pada 1.000-1.400 mdpl adalah Pasang (Quercus linneata), 1.400 – 1.800 mdpl Umbel-urnbelan (Spondiaspinnata) dan 1,800 – 2.000 mdpl Pandan duri (Pandannus Sp) serta yang langka yaitu Pakis Simpai, satwa langka yang masih bisa dijumpai adalah Harimau Loreng (Phantera Tigris Sumatrensis), Kijang, Rusa.

Cara mencapai lokasi:
• Dengan kendaraan umum/pribadi dari Bengkulu ke Curup (80 km), Curup ke arah Linggau berhenti di desa Sumber Urip (15 km), dari Sumber Urip ke kaki Bukit Kaba (6 km) jalan koral. Dan dari kaki Bukit Kaba ke Kawah/Puncak Bukit (3 km).

Dalam perjalanan menuju ke kawah/puncak 1 km dari kaki Bukit Kaba akan dijumpai sumber air panas yang berbau belerang.

2. Hutan Suaka Alam Danau Menghijau
Danau Menghijau terletak sebelah barat Danau Tes berjarak sekitar 4 km. Berdasarkan SK Mentan Rl No. 187/Kpts/Um/ 4/1973 tgl. 11 April 1973 Danau Menghijau memiliki luas 139,800 Ha
Danau Menghijau memiliki salah salu satwa khas yang sama dengan satwa yang berada di danau Tes, yaitu burung Belibis. Potensi lain yang bisa dinikmati di danau Menghijau adalah memancing.

Cara mencapai lokasi:
• Dengan kendaraan umum/pribadi Bengkulu – Curup (80 km} Curup – Karang Tinggi (Kec. Tes) sekitar 60 km. Karang Tinggi – Danau Menghijau sekitar 2 km (dengan carter kendaraan umum atau dengan jalan kaki, jalan tanah (koral).

3. Cagar Alam Pagar Gunung I, 11, III

Cagar Alam Pagar Gunung I, II dan IN terletak di sekitar aliran sungai Musi di desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong. Jarak Cagar Alam Pagar Gunung I ke Cagar Alam Pagar Gunung II sekitar 3 km dan Dari Cagar Alam Pagar Gunung I ke CA. Pagar Gunung III sekitar 1,2 km.

Gambar Bunga Raffelesia

Berdasarkan SK ZB 27/8/1932 No. 36 Luas CA. Pagar Gunung I 0.036 Ha, CA Pagar Gunung II 0.160 Ha dan CA. Pagar Gunung II 0,849 Ha.
Potensi Alarn yang dimiliki Cagar Alam ini adalah sebagai habitat Bunga Rafflesia (Ftafftesia Arnold!}.
Cara mencapai lokasi:
• Dengan kendaraan umum/pribadi dari Bengkulu – Curup turun di desa Pagar Gunung sekitar 70 km. dari desa Pagar Gunung ke lokasi CA jalan kaki.

GAMBAR INI SALAH SATU WISATA YANG ADA DIBENGKULU, TEPATNYA DIBENGKULU SELATAN.

PASAR BAWAH

PASAR BAWAH

Pantai pasar bawah adalah Salah satu ojek wisata yang ada di bengkulu selatan seperti gambar diatas, pantai pasar bawah terdapat dikota manna / bengkulu selatan, dimana dipantai ini kita bisa menghabiskan hari liburan kita, dengan melihat matahari terbenam ( sunset ) maupun menikmati suasana pantai yang indah dengan panoramanya.

perawatan muka Andita Vindici “

Untuk kulit berjerawat, flek, dan kulit normal

Wajah Anda seperti ini??

Andita Wajah Jerawat   Wajah Penuh Jerawat
  Wajah Halus  

Penuh dengan jerawat dan flek-flek hitam?? Atau Anda menginginkan wajah putih bersih?

Membuat Anda tidak PD hang-out?

Sudah berkali-kali mencoba berbagai produk anti-jerawat, tapi masih saja tidak menghasilkan wajah yang berseri dan bebas dari jerawat.
Dan kini Anda dapat berlega hati dengan kehadiran ANDITA Vindici Care.
Produk Indonesia yang telah dipakai luas hingga ke negeri jiran, Malaysia.

Cream Pemutih Produk ANDITA Vindici Care dapat digunakan untuk berbagai jenis kulit yakni :

  • Normal,
  • Flek hitam dan,
  • Berjerawat

Untuk pembelian dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Ibu.Enda
085220049990
Bpk.aang
0812 21582236

Kami menawarkan HARGA yang sangat MURAH bagi Anda yang ingin mengubah tampilan wajah,Dimulai dengan harga Rp 60.000 Untuk lebih jelasnya hubungi kami.
Segera Dapatkan Paket Andita Vindici Care saat ini juga.

Produk perawatan :

Bedak andita skin care.

Merawat dan melindungi wajah

setiap hari.

Lulur mandi andita skin care.

Merawat badan sehingga badan anda bersih dan segar.

Handbody andita skin care.

pelindungan terhadap sinar matahari sehingga kulit menjadi lembab.

Paket selulit :

* Crem selulit andita skin care

* Toner selulit andita skin care

Membersihkan serta menghilangkan sengkayo, di selah-selah bagian tubuh seperti selangkangan, ketiak, dan paha.

* Untuk pengobatan kulit flek dan jerawat sampai bersih, dibutuhkan waktu  kurang lebih 3 minggu, dan itu tergantung dari kulit yang bermasalah.
* Untuk kawasan Bandung, produk langsung dikirim ke tempat. Sedangkan untuk wilayah di luar Bandung, produk akan dikirim via pos (ditambah biaya kirim) setelah konfirmasi pembayaran.

ANDITA VINDICI CARE

1. PAKET Perawatan wajah untuk PEMULA ukuran BESAR dan KECIL baik jenis kulit NORMAL, JERAWAT, serta FLEK

2.PAKET PEMULA ukuran KECIL dengan ciri kemasan TANPA garis PERAK pada TUBE dan isi TONER ALKOHOL 60 ml

3.PAKET perawatan wajah lanjutan ukuran besar mempunyai ciri kemasan garis emas pada tube

4.PAKET perawatan kulit tubuh untuk SELULIT.

PETUNJUK PEMAKAIAN : 

Cuci muka terlebih dahulu dengan air, lalu oleskan SABUN MUKA secukupnya ketelapak tangan. gosok kedua telapak tangan. usapkan secara merata dan perlahan kewajah. bilas dengan bersih lalu keringkan dengan handuk. tuangkan TONER ALKOHOL secukupnya diatas kapas muka. usapkan secara berlahan kewajah. usapkan CREAM MUKA secukupnya secara berlahan dengan sedikit pemijatan kewajah.

PERHATIAN :

Gunakan air hangat sebelum pencucian muka dan es batu sesudahnya untuk yang memiliki JERAWAT dan FLEK. Petunjuk pemakaian sama untuk CREAM MALAM dan CREAM PAGI. Untuk hasil maksimal gunakan seluruh rangkaian PRODUK ANDITA VINDICI CARE secara rutin setiap hari.

PERINGATAN :

Hindari area sekitar mata, jangan menggosok mata saat pemakaian ANDITA VINDICI CARE, jangan menggunakan produk lain selama pemakaian PRODUK ANDITA VINDICI CARE.

KONTRA INDIKASI :

Biarkan jika terjadi pengelupasan dan gatal pada kulit wajah. pada pemakaian awal TONER ALKOHOL terjadi sedikit perih pada wajah.

ANDITA VINDICI CARE

1. Apakah produk ini aman ?
AVC : Ya, produk ini aman untuk di pakai, produk ini berasal dari Dokter.
2. Bagaimana caranya untuk memesan produk ANDITA VINDICI CARE ?
AVC : Pemesanan bisa datang langsung ke alamat kami, atau anda bisa menghubungi kami, via Telp atau SMS setelah itu anda transfer uang ke rekening kami setelah itu konfirmasikan jika uang sudah ditransfer dan kami akan kirimkan ke alamat anda, Untuk pemesanan di daerah Bandung tidak dikenakan biaya, untuk pemesanan luar koa bandung dikenakan biaya pengiriman, tergantung daerah pengiriman.3. Apakah produk ini akan membuat ketergantungan ?
AVC : Tidak, hanya di ibaratkan jika anda menemukan sesuatu yang cocok kenapa harus pindah ke yang lain. Jadi untuk produk ini jika kulit wajah anda sudah bersih pemakaian bisa di kurangi misalnya anda sebelumnya memakai produk ini setiap hari anda bisa kurangi menjadi 1 minggu 3x, dan itu bisa menghemat uang anda.
4. Jika sedang hamil apakah boleh menggunakan produk ANDITA VINDICI CARE ?
AVC : Pada dasarnya produk ANDITA VINDICI CARE bukan produk untuk dikonsumsi jadi aman saja. Tapi kami anjurkan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan anda

CARA  PENGORDERAN :

By SMS :
Ke 0812 21582236 / 085220049990

- PENTING ! Format SMS :
Nama/Alamat/Telp/paket andita skin care besar/kecil
Misal : yuanita/Bedahulu XV no 18 Denpasar/0361-9189171 /paket kecil andita yang jerawat

Konfirmasikan pembayaran melalui sms/email. Paket segera kita proses setelah transfer kita terima.

KEPERCAYAAN KONSUMEN ADALAH REPUTASI KAMI
kami melakukan pengiriman barang melawati jasa JNE

Bukti pengiriman

No resi

Kasus Korupsi Gubernur Bengkulu

AGUSRIN-AGUSRIN

JAKARTA – Kejaksaan Agung berencana kembali memeriksa gubernur aktif Bengkulu Agusrin M Najamuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bagi hasil Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu 2006 sebesar Rp21,3 miliar.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan, setiap pejabat daerah aktif yang akan diperiksa dalam kasus pidana, harus mendapatkan izin presiden. Untuk kasus gubernur Bengkulu, kata dia, izin dari presiden telah turun.

“Gubernur Bengkulu, izin dari presidennya adalah izin untuk meminta keterangan,” ujar Marwan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jalan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2008).

Sebelumnya, Agusrin akan diperiksa pada 11 November 2008, namun dia tidak dapat hadir karena menunaikan ibadah haji. “Setelah pulang haji, dia akan diperiksa tanggal 30 Desember mendatang,” kata Marwan.

Berdasarkan audit BPK diketahui telah terjadi penyimpangan penggunaan dana dari bagi hasil Dispenda, di antaranya terdapat 200 lembar cek perjalanan BRI masing-masing senilai Rp10 juta.

Dalam kasus ini, kejaksaan berhasil menyeret Kepala Dispenda Bengkulu Chairuddin yang sudah divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.
(nov)

KESIMPULAN

Inalilahwainalilahhirojiun

Saya, sangat prihatin atas terjadinya kasus korupsi pajak bumi dan bangunan ( PBB ) dan bea peneriaan hak atas tanah dan bangunan, atau lebih dikenal dengan “dispenda gate” yang sangat merugikan negara sampai RP21,3 m.dari dulu bengkulu provinsi termiskin di indonisia bagian barat, dengan demikian mau sampai kapan bengkulu mau jadi provinsi yang miskin? cobala masyarakat bengkul berpikir dengan sistematis untuk memilih pemimpin, dimana sebentar lagi mau pemilu 2009, jangan gampang terpancing dengan namanya politik uang. cukuplah kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua. pastikan pilih pemimpin yang pro terhadap rakyat dan mempunyai kualitas yang layak menjadi pemimpin.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.